Potret Amaliyah NU dan Muhammadiyah di Desa Kranji Lamongan

Sebagai makhluk sosial, manusia diciptakan untuk bermasyarakat, berserikat dan saling mengikat. Ikatan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan partai atau kepentingan politik saja, melainkan juga dalam lingkup keagamaan yang menjadikan mereka berada dalam suatu wadah organisasi, terutama bagi negara Indonesia yang masyhur akan kerukunan umat, baik sesama suku, ras dan beragama. Adapun organisasi-organisasi keagamaan yang berkembang di Indonesia antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, al-Ittahadiyah, al-Wasliyah dan lain sebagainya. NU dan Muhammadiyah menjadi dua organisasi yang paling masyhur di Indonesia dengan jumlah pengikut yang sangat besar. Pada dasarnya kedua ormas tersebut berasal dari induk yang sama. NU dan Muhammadiyah tergabung atau dalam artian keduanya sama-sama berpegang pada paham Ahlussunnah wal Jamaah atau dikenal dengan paham Sunni, namun masing-masing memiliki ajaran atau cara hidup yang berbeda.

Namun pada realitanya, NU dan Muhamadiyah kerap kali menimbulkan konfrontasi antara satu dengan yang lain, hal yang demikian sering terjadi pada khalayak masyarakat awam. Persengketaan macam ini sudah menjadi perkara yang klasik dan perkara ini pun tak ada habis diperbincangkan. Seperti halnya problem sosial yang bergejolak di kalangan warga Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Disini penulis membicarakan tentang realita yang terjadi ketika dua organisasi itu hidup di daerah yang sama.

Menurut penuturan dari H. Rahmat Dasi didukung oleh KH. M. Nashrullah Baqir, pada  tahun 1974 telah dicetuskan sebuah kesepakatan di antara perangkat desa, pemuka agama, takmir atas beberapa kententuan masjid mengenai tatacara penerapan ibadah dan amaliyah antara penganut NU dan Muhammadiyah di Desa Kranji. Kesepakatan ini melahirkan peraturan antara lain:

Pertama, tata cara salat Jum’at dilakukan dengan cara Muhammadiyah dengan hanya satu azan, di mana azan awal diganti dengan bedug sedangkan khutbah dilaksanakan sekali dan khatib Jumat dari pihak keluarga pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah. Adapun para khatib pada masa itu KH. Baqir Adelan, KH. Ahmad Tohir Adelan, KH. Abdul Muin, KH. Abdul Salam, KH. Basyir Adelan. Dalam penyampaian khutbah terbentuk sebuah komitmen untuk tidak menyinggung mengenai khilafiyah.

Kedua, sistem tarawih terbagi menjadi dua jemaah. Jemaah pertama dari golongan Muhammadiyah dengan pola tarawih 2 rakaat 8 kali dengan witir 2 rakaat dan 1 rakaat, pola ini berlaku sampai tahun 1990an. Setelah H. Hasan (yang merupakan pemuka Muhammadiyah) hadir, pola ini dirubah menjadi 2 rakaat 5 kali, dengan witir 1 rakaat, sedangkan jemaah kedua dari golongan NU.

Ketiga, shalat hari raya dilaksanakan serempak berlokasi di halaman pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah, hingga sekitar tahun 1997 Muhammdiyah memisah dan memilih melaksanakan salat hari raya di masjid desa dengan dalih ketetapan hari hari raya yang kerap kali tidak sama, selain itu juga generasi Muhammadiyah yang kian bertambah sehingga dirasa mampu untuk membuat perkumpulan sendiri.

Keempat, salat rawatib di-hendle oleh pihak Muhammadiyah. Penurutran ini juga dikuatkan oleh Drs. H. Abdul Karim, M.Ag. selaku khatib masjid.

Dari rangkaian alur yang terjadi pada warga desa Kranji ini dapat dipetik pelajaran bahwa dalam bersosialisasi pasti akan ada dengan yang namanya social problem. Untuk menuntaskan persoalan ini sangat diperlukan seseorang sebagai penengah dan bermusyawarah sehingga akan ditemukan jalan keluarnya. Di sini perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bisa maju bersama, karena di dalam kehidupan seperti halnya pelangi tidak akan indah jika di dalamnya hanya satu warna.

Amelia Nailul Fauziyah

Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Artikel Menarik Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *